Loading...
world-news

UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG - ILMU PEMERINTAHAN


Akreditasi

A

Strata

S1

Perminatan

SOSHUM

Website

https://pemerintahan.unsika.ac.id

Sekilas Tentang ILMU PEMERINTAHAN

SEJARAH

Program Studi Ilmu Pemerintahan di Universitas Singaperbangsa Karawang merupakan salah satu program studi yang ada di bawah naungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Program Pendidikan yang diselenggarakan adalah Tingkat Sarjana (S-1). Program Studi Ilmu Pemerintahan di Universitas Singaperbangsa Karawang (Unsika) memiliki kode 65201. Dalam perkembangan kelahirannya, izin operasional Program Studi Ilmu Pemerintahan Unsika terbit melalui SK Departemen Pendidikan Nasional Direktoral Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1704/S/T/2009 tertanggal 17 Sepetember 2009. Untuk   menaungi Program Studi Ilmu Pemerintahan maka didirikanlah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Singaperbangsa Karawang yang ditetapkan pada tanggal 02 Oktober 2009 melalui Surat Keputusan  Ketua Umum Yayasan Pembina Perguruan Tinggi Pangkal Perjuangan (YPPTPP) Nomor 018/SK/YPPTPP/X/2009. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Singaperbangsa Karawang (FISIP Unsika) di awal pendiriannya menaungi 2 (dua) program studi yaitu Program Studi Ilmu Komunikasi dan Program Studi Ilmu Pemerintahan.

Pada tahun 2011 izin operasional Program Studi Ilmu Pemerintahan Unsika diperpanjang dengan keluarnya Surat Keputusan Nomor 972/D/T/K-IV/2011 tanggal 30 November 2011 yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan Nasional Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV, perpanjangan izin ini berlaku sampai dengan 17 September 2015. Pada tahun 2015 tepatnya di tanggal 06 Oktober 2015, Universitas Singaperbangsa Karawang secara resmi beralih status dari Perguruan Tinggi Swasta (PTS) menjadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Dengan beralihnya status tersebut, tata kelola penyelenggaraan organisasi di Universitas Singaperbangsa mengalami beragam penyesuaian hingga ke level program studi. Pada tahun 2016, perpanjangan izin operasional seluruh program studi di lingkungan PTNB Universitas Singaperbangsa Karawang dan salah satunya Program Studi Ilmu Pemerintahan diperpanjang melalui Surat Keputusan Menteri Riset,     Teknologi    dan    Pendidikan     Tinggi     Republik     Indonesia     Nomor 200/KPT/I/2016 tentang Penetapan Kembali Izin Penyelenggaraan Program Studi Pada Universitas Singaperbangsa Karawang di Karawang yang ditetapkan padatanggal 1 Juni 2016.

Surat Keputusan tersebut berisi penetapan kembali izin penyelenggaraan semua program studi di PTN Universitas Singaperbangsa Karawang dan salah satunya adalah Program Studi Ilmu Pemerintahan. Sejak berdiri pada tahun 2009, Program Studi Ilmu Pemerintahan berupaya untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai standar nasional pendidikan tinggi yang diatur melalui peraturan dari pemerintah. Akreditasi pertama, Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unsika mendapatkan peringkat B. Akreditasi terakhir diajukan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unsika dan kembali mendapatkan nilai atau peringkat B pada tahun 2019. Sarjana Lulusan Program Studi Ilmu Pemerintahan bila merujuk kepada Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 46/B/HK/2019 tanggal 22 Februari 2019 tentang Daftar Nama Program Studi Pada Perguruan Tinggi maka Program Studi Ilmu Pemerintahan (Governmental Studies) berada di bawah rumpun ilmu sosial (Social Sciences) dan lulusannya (Sarjana) diberikan gelar akademik bergelar S.I.P. (Sarjana Ilmu Pemerintahan).

LAB
  • LAB KOMPUTER
PROGRAM STUDI

VISI PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Singaperbangsa Karawang memiliki visi sebagai berikut:

 

“Menjadi Program Studi Ilmu Pemerintahan yang Berorientasi Pada Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat yang Inovatif, Kompetitif, dan Unggul yang Dijiwai Budaya Bangsa di Kancah Lokal, Nasional dan Global Pada Tahun 2029”

 

MISI PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

Misi Prodi Ilmu Pemerintahan :

  1. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang Ilmu Pemerintahan yang berorientasi pada industri yang dijiwai budaya bangsa;
  2. Meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan pendidikan tinggi bagi masyarakat khususnya di bidang Ilmu Pemerintahan;
  3. Melaksanakan kerja sama yang produktif dan berkelanjutan di bidang Ilmu Pemerintahan dengan lembaga pendidikan, dunia bisnis, komunitas, pemerintah, dan media baik di tingkat nasional maupun internasional.

 

TUJUAN PRODI ILMU PEMERINTAHAN:

  1. Terciptanya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran di bidang Ilmu Pemerintahan yang memiliki kompetensi di bidangnya baik secara teoritik maupun praktik yang berorientasi pada industri, pemerintahan, dan masyarakat umum;
  2. Terciptanya lulusan yang profesional di bidang Ilmu Pemerintahan dan toleran kepada kemajemukan, menjunjung tinggi asas kekeluargaan, serta mengedepankan persatuan dan kesatuan;
  3. Terlaksananya penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi di bidang Ilmu Pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna serta berorientasi pada industri, pemerintahan, dan masyarakat umum;
  4. Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat di bidang Ilmu Pemerintahan yang berorientasi pada industri, pemerintahan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
  5. Terciptanya sumber daya manusia yang profesional di bidang Ilmu Pemerintahan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi;
  6. Terbentuknya tata kelola yang kredibel, transparan, akuntabel, adil, dan bertanggung jawab;
  7. Tercapainya peningkatan aksesibilitas dan pemerataan pendidikan tinggi bagi masyarakat di Jawa Barat khususnya di bidang Ilmu Pemerintahan;
  8. Tercapainya peningkatan aksesibilitas dan pemerataan pendidikan tinggi bagi masyarakat Indonesia di bidang Ilmu Pemerintahan;
  9. Terwujudnya kerja sama nasional dengan lembaga pendidikan, dunia usaha, komunitas, pemerintah, dan media di bidang Ilmu Pemerintahan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi; dan 
  10. Terwujudnya kerja sama internasional dengan lembaga pendidikan, dunia usaha, komunitas, pemerintah, dan media di Bidang Ilmu Pemerintahan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi